Sistem Informasi Program Kerja Desa Baebunta berbasis Web


Heru Wirawan Wahida(1*); Harlinda Harlinda(2); Syahrul Mubarak Abdullah(3);

(1) Universitas Muslim Indonesia
(2) Universitas Muslim Indonesia
(3) Universitas Muslim Indonesia
(*) Corresponding Author

  

Abstract


Saat ini proses Musrenbang di Desa Baebunta dilakukan dengan mengambil data dari tiap dusun, lalu data tersebut akan di catat ke dalam pembukuan yang masih manual, akan tetapi hal itu belum merupakan solusi yang terbaik karena petugas masih kesulitan dalam mengetahui informasi program kerja yang akan dimasukkan dalam proses musrenbang dalam bentuk yang lengkap. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Web yang dapat digunakan untuk penataan data program kerja setiap dusun yang akan dihadapkan dalam forum musrembang di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Website ini digunakan untuk menampung rencana program kerja dari setiap dusun yang akan dihadapkan dalam forum musrembang tingkatan Desa agar dapat menjadi acuan untuk menentukan program kerja prioritas yang akan di masukkan dalam Musrenbang Kecamatan.dan informasi mengenai program kerja di Desa Baebunta dapat tersampaikan atau diinformasikan kepada masyarakat agar terciptanya transparansi dalam pengelolan program kerja yang sedang berlangsung.

Keywords


Musrenbang; Javascript; Program Kerja

  
  

Full Text:

PDF
  

Article Metrics

Abstract view: 231 times
PDF view: 157 times 		     

Digital Object Identifier

doi  https://doi.org/10.33096/busiti.v1i2.833 		  

Cite

How to cite item

References


Faisal and A. H. Nasution, “Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia,” J. Akunt., vol. 4, no. 2, pp. 206–215, 2016.

S. Nadir, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 2013,” J. Polit. Profetik, vol. 1, no. 1, p. 2013, 2013, doi: 10.24252/jpp.v1i1.1621.

A. F. Fanani, W. Astutik, D. Wahyono, and Suprapto, “ANALISIS UNDANG-UNDANG DESA,” J. Dialekt., vol. 4, no. 1, pp. 1–14, 2019.

J. S. Pakaya, “Pemberian Kewenangan Pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy),” J. Legis. Indones., vol. 13, no. 1, pp. 73–84, 2016.

G. N. Effendi, Yuliatin, and T. E. K. Lestiyani, “HUBUNGAN ANTARA MUSRENBANGDES DAN RKPDES,” Repos. UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018.

E. N. Habibah, R. Zuthfiyah, Fitriyati, F. Rachmad, A. Listianingrum, and R. Mahendrado, “Collaborative governance dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat rt/rw(Studi Kasus di RW 2 Kelurahan Tidar …,” J. Mhs. Adm. Negara, vol. 4, no. 1, 2020.

Ismiyana, “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI DESA DONGKALAEA KECAMATAN WAWONII UTARA KABUPATEN KONAWE KEPUALAUAN,” REZPUBLICA, vol. 4, no. 2, pp. 1–10, 2018.

Z. Hirawan, “Efektivitas Musrenbang dalam Penyusunan APBD Kabupaten Subang,” J. Adm. Publik UNTIRTA, vol. 5, no. 2, pp. 216–231, 2014.

B. Sujendra, “APLIKASI GOOD GOVERNACE PEMERINTAHKECAMATAN DI KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA,” J. Penelit. dan Pengemb. Pelayanan Publik, vol. 4, no. 1, pp. 38–45, 2017.

I. Ariza, “Perancangan SistemInformasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya,” JUSTIN J. Sist. dan Teknol. Inf., vol. 2, no. 3, 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Buletin Sistem Informasi dan Teknologi Islam (BUSITI)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.